BANYUWANGI, MEDNAS.ID –
Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat. Kali ini, sorotan tertuju pada aktivitas pengisian BBM di SPBU Krikilan, Banyuwangi, yang diduga melayani kendaraan dengan nomor polisi tidak sesuai dengan data STNK.
Temuan tersebut memantik tanda tanya besar. Pasalnya, distribusi BBM subsidi telah diatur ketat oleh pemerintah agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Jika benar terjadi ketidaksesuaian identitas kendaraan, maka hal itu berpotensi melanggar aturan dan merugikan masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.
Awak media yang melakukan konfirmasi kepada pengawas SPBU Krikilan berinisial Mul mendapatkan jawaban singkat.
“Saya tidak tahu menahu soal itu. Kalau memang PT. Fajar bersalah, pasti ada konsekuensinya,” tegasnya, Rabu (25/02/26).
Pernyataan tersebut justru menambah tanda tanya publik terkait sistem pengawasan internal di SPBU. Sebab, pengawasan distribusi BBM subsidi seharusnya dilakukan secara ketat dan terverifikasi.
Sementara itu, pihak PT. Fajar yang disebut-sebut terkait dalam aktivitas tersebut belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media belum mendapat respons hingga berita ini diterbitkan.
Publik mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk turun tangan melakukan pemeriksaan. Transparansi dan penegakan aturan dinilai penting agar penyaluran BBM subsidi tidak menjadi celah praktik penyimpangan.
