Murung Raya, mednas. Id-
Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali mempertegas komitmennya dalam membangun tata ruang yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Wakil Bupati Murung Raya secara resmi membuka Konsultasi Publik (KP2) Analisis Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP), termasuk perumusan alternatif serta rekomendasi perbaikan KRP dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTRWP) Laung Tuhup.
Kegiatan yang dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan rumusan materi teknis RDTR tersebut berlangsung dinamis. Para pemangku kepentingan—mulai dari perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga unsur masyarakat—terlibat aktif memberikan perspektif, data, serta masukan kritis terkait arah pengembangan ruang di wilayah Laung Tuhup.
Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa KLHS bukan sekadar dokumen pelengkap, tetapi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki landasan lingkungan yang kuat, terukur, dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa penyusunan RDTR Laung Tuhup harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, mempertimbangkan potensi bencana, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
FGD materi teknis RDTR menghasilkan berbagai catatan strategis, termasuk penguatan zona pemukiman, penataan ruang kawasan usaha, perlindungan wilayah penting ekologis, hingga rencana pengembangan infrastruktur publik. Semua masukan tersebut akan disintesiskan menjadi rumusan final RDTR Laung Tuhup yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.
Melalui konsultasi publik dan FGD ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap RDTR Laung Tuhup mampu menjadi pedoman pembangunan yang presisi, terintegrasi, dan membawa manfaat luas bagi masyarakat. Penyusunan tata ruang yang matang diyakini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kawasan Laung Tuhup yang tertata, produktif, dan berdaya saing
