BANYUWANGI, MEDNAS.ID — Ledakan isu Dugaan skandal tata kelola tambang di Banyuwangi kini memasuki fase yang jauh lebih serius. Polemik yang selama ini hanya berputar di ruang diskusi aktivis dan masyarakat lokal kini mulai menyeret dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan, permainan perizinan, hingga potensi pelanggaran HAM administratif yang dinilai terstruktur dan sistematis.
Aktivis Lingkungan Hidup AMK Raja Angkasa, Amir Ma’ruf Khan, secara tegas menyebut bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok tertentu yang Diduga menikmati keuntungan dari carut-marut tata kelola pertambangan di Banyuwangi. Ia menilai, bila seluruh Dugaan itu terbukti, maka kasus ini dapat menjadi salah satu skandal administrasi sumber daya alam paling memalukan dalam sejarah daerah tersebut, Sabtu (23/05/26).
Sorotan tajam mengarah pada proses perizinan tambang sejak fase penelitian hingga berubah menjadi izin operasi produksi. Publik mempertanyakan apakah seluruh tahapan benar-benar berjalan sesuai aturan hukum, atau justru terdapat dugaan manipulasi kebijakan yang membuka jalan bagi eksploitasi besar-besaran kawasan hutan dan pesisir Banyuwangi.
Tak berhenti di sana, forum diskusi publik yang membahas sejarah tambang tersebut juga memunculkan tudingan mengejutkan terkait dugaan permintaan saham secara paksa dalam proses penerbitan izin operasional. Jika dugaan itu benar, maka persoalan ini tidak lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menyeret unsur pidana serius yang mencoreng integritas pemerintahan dan aparat pengawas.
Amir Ma’ruf Khan menegaskan bahwa praktik-praktik semacam itu, apabila benar terjadi, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang seharusnya menjamin pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan rakyat, bukan segelintir elite atau kepentingan modal tertentu.
Di tengah gaduhnya Dugaan permainan izin, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman kerusakan lingkungan yang semakin nyata. Dugaan rusaknya ekosistem hutan, tercemarnya wilayah pesisir, hingga dampak terhadap nelayan dan sumber penghidupan warga sekitar kini menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Banyuwangi dinilai sedang menghadapi ancaman ekologis yang dampaknya bisa berlangsung lintas generasi.
“Ketika hutan rusak, laut tercemar, dan masyarakat kehilangan ruang hidupnya, maka yang terjadi bukan lagi sekadar konflik tambang. Ini adalah krisis keadilan lingkungan,” tegas Amir dalam keterangannya yang kini ramai diperbincangkan publik.
Desakan audit total pun menggema. Mulai dari sejarah perizinan, perubahan fungsi kawasan, kewajiban reklamasi, hingga dugaan aliran keuntungan dan penerimaan negara diminta dibuka secara terang-benderang. Publik menilai keterbukaan adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kecurigaan bahwa ada kekuatan besar yang selama ini bermain di balik polemik tambang Tumpang Pitu.
Kini tekanan publik mengarah kepada aparat penegak hukum, pemerintah pusat, hingga lembaga pengawas negara agar tidak sekadar menjadi penonton. Sebab apabila dugaan pelanggaran HAM administratif, penyalahgunaan kekuasaan, dan perusakan lingkungan ini benar terbukti, maka skandal tambang Banyuwangi bukan hanya persoalan lokal — melainkan tamparan keras terhadap wibawa hukum dan kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya sendiri.
SumberBeritadari : AMK Raja Angkasa.
