Muba,mendnas.id — Kondisi revitalisasi Jembatan Lalan kembali menjadi sorotan. Alat berat berupa crane dan kapal tugboat yang sebelumnya terlihat aktif bekerja kini sudah tidak lagi berada di lokasi proyek. Aktivitas pembangunan tampak terhenti total.
Situasi ini menguatkan dugaan bahwa revitalisasi jembatan tersebut tidak akan selesai tepat waktu pada Desember 2025. Bahkan, progres pekerjaan diperkirakan belum mencapai 50 persen.
Pertanyaannya kini mengarah pada komitmen pemerintah daerah. Apakah Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, DPRD Musi Banyuasin, dan Bupati Muba akan tetap konsisten dengan kebijakan penutupan jalur ponton pengangkut batubara, CPO, dan akasia sebagaimana pernah disampaikan?
Sebagian pihak meyakini pemerintah tetap akan menutup jalur transportasi air tersebut. Namun, jika penutupan diberlakukan, konsekuensinya tidak kecil. Perusahaan transportasi sungai diprediksi tidak akan tinggal diam dan berpotensi melakukan tekanan publik melalui demonstrasi. Dalih yang kemungkinan akan dibawa: penutupan jalur transportasi akan menghambat operasional perusahaan dan mengganggu roda perekonomian di Musi Banyuasin.
Situasi serupa pernah terjadi sebelumnya. Pj Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud pernah mengeluarkan Surat Edaran penyetopan lalu lintas di area Jembatan Sungai Lalan. Tidak lama setelah edaran tersebut terbit, Koalisi Masyarakat Peduli Angkutan Sungai (KMPAS) menggelar aksi demonstrasi dengan melibatkan kurang lebih 100 massa di Kantor Pemkab Muba, Kantor Gubernur Sumsel, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Boombaru (KSOP), hingga Kanwil Hukum dan HAM.
Dalam aksinya, massa mendesak agar alur Sungai Lalan dibuka kembali dan kebijakan penyetopan dibatalkan.
Kini publik menunggu, apakah skenario serupa akan terulang?
Apakah perusahaan akan kembali turun ke jalan?
Atau justru mempercepat pengerjaan Jembatan Lalan—layaknya kisah legenda pembangunan Candi Sewu dalam semalam?
Yang jelas, waktu terus berjalan, dan kesabaran warga — sudah semakin tipis.
