BANYUWANGI, MEDNAS.ID –
Proyek pembangunan jalan pavingisasi Dusun Parastembok Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu (Pavingisasi) BM-AM.192.25 Pembangunan jalan dusun Sidomulyo RT.6 RW.02 Sesa Jambewangi, Kabupaten Banyuwangi, kini menjadi sorotan serius warga.
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, dalam waktu pelaksanaan 60 (Enam Puluh) Hari Kalender senilai Rp. 357.159.000 tersebut diduga kuat tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Hasil investigasi awal di lapangan menunjukkan kondisi paving yang tidak rata, permukaan bergelombang, serta susunan batu yang tidak presisi. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait mutu pekerjaan, terutama karena proyek ini baru saja dinyatakan selesai.
Seorang warga Dusun Sidomulyo yang enggan disebutkan identitasnya mengaku kecewa dan menilai hasil pekerjaan tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
“Kalau lihat hasilnya seperti ini, kami patut curiga kualitasnya dikurangi. Ini belum lama selesai tapi sudah kelihatan banyak yang tidak rapi,” ujarnya.
Warga lain bahkan menilai lemahnya kualitas paving berpotensi menjadi indikasi adanya pengurangan volume atau mutu material.
“Kalau dikerjakan sesuai standar, seharusnya paving rata dan kuat.
Kami menduga ada yang tidak beres, entah di bahan atau pengerjaannya,” tegasnya, Sabtu (24/01/2026)
Berdasarkan papan proyek, pekerjaan tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi dengan pelaksana CV. Tri Anggara Konstruksi Namun hingga kini, peran pengawasan dari dinas teknis dipertanyakan oleh masyarakat.
Pengamat kebijakan publik di Banyuwangi menilai bahwa proyek infrastruktur yang diduga tidak sesuai spesifikasi berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila tidak segera dilakukan audit menyeluruh.
Audit tersebut penting untuk memastikan kesesuaian antara nilai kontrak, spesifikasi teknis, dan kondisi fisik di lapangan.
Desakan Audit dan Pemeriksaan APH
Warga Dusun Sidomulyo secara tegas mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk segera melakukan audit teknis dan audit keuangan terhadap proyek pavingisasi tersebut.
Selain itu, masyarakat juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk turun tangan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Kalau memang ada pengurangan kualitas atau volume, itu jelas merugikan negara. Kami minta ini diaudit secara terbuka dan hasilnya disampaikan ke publik,” tegas warga.
Masyarakat berharap dinas terkait tidak menutup mata terhadap temuan di lapangan dan segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, warga mendesak agar pelaksana proyek diberi sanksi tegas serta dilakukan perbaikan total demi menjamin keselamatan dan kepentingan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi maupun pihak pelaksana proyek belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi tersebut.
(Dra).
