BANYUWANGI, MEDNAS.ID –
Ada satu ironi paling busuk dalam sejarah gerakan sosial kontrol :
Pengawas yang dulu paling lantang berteriak soal transparansi, kini diam-diam berdiri di sisi yang dulu dia kutuk mati-matian.
Hari ini, publik bukan lagi sekadar mempertanyakan proyek APBD. Yang sedang dihakimi adalah kemunafikan tingkat dewa.
Organisasi yang dulu memposisikan diri sebagai “penjaga moral kota”, “kebobrokan anggaran”, “musuh bebuyutan ketertutupan”, tiba-tiba muncul di lapangan sebagai pelaku proyek, tanpa papan nama, tanpa tahun anggaran, tanpa sepatah kata penjelasan untuk rakyat yang dulu mereka klaim bela.
Tidak ada papan proyek.
Tidak ada informasi anggaran.
Tidak ada keberanian menjelaskan dari mana duitnya, ke mana ujungnya.
Padahal dulu, papan nama proyek adalah ayat suci yang mereka bacakan berulang-ulang saat menghajar pihak lain.
Mereka pernah memviralkan foto foto papan yang “kurang lengkap” sebagai bukti korupsi.
Mereka pernah mengguncang kepala dengan teriakan akuntabilitas.
Dan sekarang?
Mikrofon yang dulu menggelegar kini bisu seribu bahasa, sementara alat berat menggali tanah dalam diam yang mencurigakan.
Pertanyaan paling pedih:
Transparansi itu hanya wajib untuk orang lain, ya?
Akuntabilitas itu hanya senjata untuk menyerang, bukan prinsip untuk dijalani sendiri?
Ironi ini semakin perih ketika kita ingat:
organisasi ini pernah dielu-elukan sebagai simbol keberanian melawan kegelapan.
Kini keberanian itu bermetamorfosis jadi keberanian bersembunyi, bukan lagi berani bicara, melainkan berani masuk ke arena yang dulu mereka sebut sarang korupsi, tanpa satu pun kewajiban transparansi yang sama.
Ini bukan sekadar tuduhan.
Ini cermin yang retak, tapi tetap memantulkan wajah mereka dengan sangat jelas.
Jika pengawas bisa berubah jadi pelaksana tanpa standar yang sama, maka fungsi kontrol sosial bukan lagi kontrol, melainkan akses istimewa.
Kritik bukan lagi kritik, melainkan komoditas yang bisa dinegosiasikan.
Dan di titik paling menyedihkan itu,
kritik kehilangan taringnya.
Bukan karena dibungkam paksa, melainkan karena dibeli oleh kesempatan, oleh proyek, oleh duit, oleh kekuasaan kecil yang tiba-tiba mereka rasakan.
Ironi terbesar bukan pada proyek APBD.
Ironi terbesar adalah pada hilangnya posisi etik yang dulu mereka jual mahal.
Dalam demokrasi yang rapuh seperti milik kita, yang paling mematikan bukan korupsi yang disembunyikan, melainkan moral yang fleksibel, yang tetap berani mengaku lurus sambil membungkuk dalam diam.
Jadi, kepada para mantan penjaga moral yang kini jadi pelaku proyek tanpa papan:
Selamat menikmati posisi baru kalian.
Kalian sudah berhasil membuktikan satu hal saja: bahwa di negeri ini, yang paling mudah dikorupsi bukanlah uang, melainkan integritas, dan itu ternyata sangat murah.
Cerminnya sudah di depan mata.
Silakan pandang lama-lama.
Atau, kalau mau lebih nyaman, tutup saja matanya seperti biasa.
Sumber berita dari Mr.Azmi
