Murung Raya, mednas. id- Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN–RB) Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri PAN–RB Rini Widyantini pada 9 Januari 2026.
Dalam keputusan itu, Kabupaten Murung Raya menempati peringkat ke-194 dari total 415 kabupaten/kota di 38 provinsi se-Indonesia. Murung Raya meraih indeks pelayanan publik sebesar 3,76 dan masuk dalam kategori B, yang mencerminkan kinerja pelayanan publik berada pada level baik.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Murung Raya telah memenuhi sebagian besar indikator yang ditetapkan pemerintah pusat. Penilaian dilakukan secara komprehensif, meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat.
Meski demikian, peringkat tersebut sekaligus menjadi catatan kritis bagi pemerintah daerah. Posisi di papan tengah nasional menandakan masih terdapat ruang perbaikan yang signifikan, terutama dalam mendorong kualitas layanan yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kementerian PAN–RB menegaskan bahwa hasil evaluasi ini bukan sekadar angka, melainkan instrumen pengawasan dan pembinaan. Pemerintah daerah didorong menjadikan hasil penilaian sebagai dasar memperkuat reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung bagi warga.
Bagi Kabupaten Murung Raya, predikat B menjadi modal sekaligus tantangan. Konsistensi peningkatan kinerja, penguatan komitmen pimpinan, serta keberanian melakukan terobosan pelayanan akan menjadi penentu apakah Murung Raya mampu naik kelas dan bersaing di jajaran daerah dengan pelayanan publik unggul di tingkat nasional.
