BANYUWANGI, MEDNAS.ID –
Dugaan kembali beroperasinya aktivitas yang menyerupai lokalisasi disertai penjualan minuman keras (miras) di kawasan Pakem, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, kini kembali menuai sorotan tajam. Aktivitas yang disebut-sebut berlangsung di tengah lingkungan masyarakat tersebut memunculkan keresahan warga sekaligus mempertanyakan keseriusan pengawasan dan penegakan aturan oleh pihak berwenang.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan bahwa lokasi tersebut diduga menjadi tempat praktik prostitusi sekaligus aktivitas penjualan minuman beralkohol. Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan sekadar aktivitas usaha biasa, melainkan menyangkut ketertiban umum, keamanan lingkungan, serta perlindungan masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan.
Ironisnya, sejumlah warga mengaku resah dengan dugaan aktivitas yang dinilai berlangsung secara terbuka. Masyarakat tentu berhak mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. Jangan sampai warga justru merasa tidak berdaya ketika aktivitas yang dipersoalkan terus menjadi perbincangan tanpa kejelasan penanganan.
Lebih jauh, muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa pihak yang diduga mengelola lokasi tersebut seolah tidak khawatir terhadap kemungkinan adanya operasi maupun penindakan aparat. Anggapan ini perlu diuji melalui pemeriksaan langsung. Sebab, apabila benar terdapat pelanggaran yang berlangsung berulang, pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan tidak bisa begitu saja diabaikan.
Aparat penegak hukum, Satpol PP, serta instansi terkait jangan sampai hanya menunggu laporan demi laporan masyarakat. Pemeriksaan lapangan secara langsung, pendataan aktivitas usaha, pemeriksaan perizinan, serta penelusuran dugaan praktik prostitusi dan penjualan miras perlu dilakukan secara profesional dan transparan.
Dalam aspek hukum, dugaan praktik prostitusi harus ditelusuri berdasarkan ketentuan pidana yang relevan, termasuk Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023), sesuai unsur perbuatan dan pihak yang terlibat. Sementara itu, peredaran minuman beralkohol wajib ditelusuri berdasarkan ketentuan perizinan dan pengawasan perdagangan minuman beralkohol, termasuk Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 serta peraturan pelaksana yang berlaku.
Pertanyaan mendasar kini tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan aparat terkait: apakah kawasan Pakem sudah pernah dilakukan pemeriksaan? Apakah aktivitas usaha di lokasi tersebut memiliki izin yang sesuai? Apakah dugaan penjualan miras telah ditelusuri? Dan apabila ditemukan pelanggaran, langkah konkret apa yang akan dilakukan?
Jangan sampai muncul kesan bahwa penertiban hanya dilakukan ketika persoalan menjadi viral, sementara keluhan masyarakat yang disampaikan berulang kali justru tidak memperoleh jawaban yang jelas. Pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban untuk memastikan aturan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
Masyarakat juga meminta agar aparat tidak hanya melakukan pemeriksaan sesaat, tetapi menindaklanjuti hasil temuan melalui pengawasan berkelanjutan. Jika ditemukan unsur pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah wajib memberikan penjelasan terbuka agar tidak berkembang prasangka dan informasi simpang siur.
Kini publik menunggu keberanian dan keseriusan aparat untuk menjawab keresahan tersebut. Jangan biarkan kawasan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Banyuwangi terus dibayangi dugaan aktivitas yang meresahkan. Negara harus hadir, pemerintah harus bertindak, dan hukum tidak boleh sekadar menjadi tulisan di atas kertas.
Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi langsung. Redaksi MEDNAS.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak yang diduga mengelola lokasi, Pemerintah Kelurahan Kertosari, Satpol PP, serta aparat penegak hukum demi pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta
TIM INVESTIGASI













