Banyuasin, mednas.id — Pembangunan gerai Alfamidi di Kelurahan Sukajadi Timur, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, terus berlangsung meskipun diduga belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Situasi ini memicu sorotan keras dari masyarakat dan telah dilaporkan secara resmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin oleh Aditya, Ketua DPD PROGAN (Pro Gerakan Nasional), pada Selasa (4/03/2026).
Dalam laporannya, Aditya menegaskan bahwa pembangunan gerai Alfamidi tersebut diduga kuat tidak memenuhi persyaratan administratif, khususnya terkait PBG. Selain itu, proses pembangunan dilakukan tanpa surat pengantar dari Ketua RT/RW maupun rekomendasi dari pihak kelurahan. Kondisi ini berpotensi melanggar Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Selain terdapat indikasi dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum tertentu dalam proses izin pembangunan ini, yang semakin memperburuk kondisi dan mencederai integritas pengawasan perizinan.
Pembangunan gerai modern ini di lingkungan permukiman dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil menengah (UMKM) warga sekitar, yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
Ironisnya, meskipun kasus ini telah diberitakan sebelumnya, sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari dinas terkait maupun aparat penegak peraturan daerah.
Kejari Banyuasin diharapkan segera menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan pemeriksaan mendalam serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat. Jika terbukti bersalah, mereka harus menerima konsekuensi hukum yang setimpal sebagai upaya memberikan efek jera.
(Tim)
